rsu_soedonomdn@jatimprov.go.id

Email

(0351) 464325, 464326

Telepon

Jl. Dr.Soetomo No.59

Kota Madiun

Category: Tak Berkategori

Penurunan Tertinggi Nasional, Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit

Penurunan Tertinggi Nasional, Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit

SURABAYA, 2 JULI 2024 – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Jawa Timur berhasil mencatatkan sejarah dimana angka kemiskinannya mencapai satu digit yakni 9,79 persen.

Atas capaian ini, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku bersyukur dan berterimakasih atas kerja keras dan sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, Desa/Kelurahan dan seluruh stakeholder.

“Alhamdulillah akhirnya angka kemiskinan Jatim tembus satu digit. Angka ini resmi kita dapatkan setelah BPS merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen. Terimakasih atas kerja keras seluruh pihak,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Selasa (2/7).

Adhy melanjutkan, angka kemiskinan periode Maret 2024 ini turun sebesar 0,56 persen poin dari periode sebelumnya Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen. Ia menyebut, penurunan angka kemiskinan ini menjadi penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional.

Lebih lanjut, penurunan angka kemiskinan Jawa Timur pada periode ini setara dengan penurunan sebanyak 206.120 jiwa. Dan menjadikan Jawa Timur berkontribusi sebesar 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional.

“Ini menjadi penurunan tertinggi nasional, dan berkontribusi 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional,” kata Adhy.

Lebih lanjut dijelaskan, Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021. Kemudian turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023. Dan Maret 2024 turun signifikan menjadi 9,79 persen.

Adhy menuturkan Jawa Timur juga menjadi provinsi yang tertinggi menurunkan angka kemiskinan se-Pulau Jawa. Diketahui Jawa Tengah menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,30 persen poin dari 10,77 persen pada periode Maret 2023 menjadi 10,47 persen di tahun ini.

Sedangkan angka kemiskinan Jawa Barat turun 0,16 persen poin dari periode Maret 2023 sebesar 7,62 persen menjadi 7,46 di Maret 2024 ini. Hal ini pun patut disyukuri karena beberapa program yang dijalankan Pemprov Jatim berhasil membuat angka kemiskinan turun secara signifikan.

“Angka kemiskinan yang turun signikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” katanya.

“Ke depan kami optimis angka kemiskinan Jatim tidak hanya turun satu digit tetapi mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,” imbuhnya.

Pj. Gubernur Adhy juga mengungkapkan, capaian penurunan angka kemiskinan di Jatim ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya.

Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

“Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ungkapnya.

Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).

Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

“Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year on year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara year on year,” tuturnya.

Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.

“Angka kemiskinan yang menurun menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik secara ekonomi makro maupun intervensi program dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi Jatim di atas 5 persen pada tahun 2024,” jelasnya.

Adhy menambahkan target menurunkan angka kemiskinan berdasarkan patokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kemiskinan Jatim 2025 sebesar 9,4 – 8,9 persen. Menurutnya, hal itu bisa terwujud karena program masih harus diselesaikan hingga Desember 2024.

“Tahun 2025 memulai dengan program yang baru namun desainnya sudah mulai terlihat. Kita optimis mampu meraih target kemiskinan RPJPD di tahun 2025 di rentang 9,4% – 8,9%, karena pergerakan kita semakin bagus,” pungkasnya

Pj. Gubernur Adhy Targetkan Seluruh Kab/Kota Jatim Raih Penilaian Tertinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman

SURABAYA, 19 JUNI 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjadi keynote speaker pada acara Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Jatim yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (19/6).

Di hadapan seluruh peserta sosialisasi yang berasal dari 38 Kab/Kota se-Jatim, Pj Gubernur Adhy mengatakan bahwa target Pemprov Jatim dalam penilaian Ombudsman tahun 2024 adalah seluruh 39 Lokus di Jawa Timur (1 Pemprov dan 38 Pemkab/Pemkot) bisa masuk pada Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi.

“Alhamdulillah, penilaian kualitas layanan publik di Jawa Timur sendiri tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari Zona Kuning menjadi Zona Hijau. Targetnya, tahun ini adalah tidak ada zona warna kuning. Untuk Zona hijaunya pun tidak hanya hijau yang sedang, harus yang tertinggi,” ungkap Adhy.

Berdasarkan penilaian Ombudsman tahun 2021 Pemprov Jatim masuk zona kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang. Tahun 2022, masuk zona hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, dan tahun 2023 masuk zona hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi dengan 36 Lokus. Begitu juga untuk pelayanan publik di Kab/Kota se-Jatim.

Terdapat 21 dari 38 Kab/Kota atau sebesar 55% telah masuk pada zona hijau Kategori A dengan Opini kualitas tertinggi. Sedangkan 15 Kabupaten/kota atau sebesar 40% masuk zona Hijau kategori B dengan opini kualitas Tinggi dan sisanya terdapat dua kabupaten (5%) berada pada zona kuning Kategori C dengan opini Kualitas sedang.

“Bagi wilayah yang masih berada di Zona Kuning dengan opini kualitas sedang, harapannya bisa kita dorong, baik dari Provinsi maupun Kab/Kota yang ada di sekitarnya. Sehingga seluruh wilayah Jatim bisa masuk pada Zona Hijau dengan nilai tertinggi,” tuturnya.

Guna mencapai target tersebut, Pj. Gubernur Adhy menegaskan pentingnya melakukan pelayanan publik yang baik dengan berorientasi sepenuhnya pada kepuasan masyarakat. Dengan mengacu pada regulasi dimana juga sesuai standar operasional yang semakin tinggi, ia berpesan agar pelayanan terbaik bagi masyarakat bisa menjadi prioritas di seluruh sektor layanan masyarakat di Jawa Timur.

“Yang terpenting bagi setiap bidang di setiap dinas tugasnya adalah memberikan yang terbaik yang tujuannya kepuasan masyarakat. Jika melakukan ini, maka tidak perlu takut dan terbebani dengan banyaknya penilaian baik dari Ombudsman, Menpan hingga Bappenas RI,” ucap Pj Gubernur Adhy.

“Dengan mindset itu, secara otomastis orientasi kita bukan penilaian, tetapi sebesar-besarnya adalah untuk layanan masyarakat yang sesunggunya,” imbuhnya.

Adhy juga secara khusus menyebut bahwa salah satu kunci kesuksesan Jatim adalah melalui keberadaan Aplikasi Sukma-E Jatim untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan secara periodik. Hasilnya, Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim tahun 2023 mencapai 86,8. Sedangkan, per 18 Juni 2024, nilai IKM Jatim telah mencapai 87,5. Melalui data tersebut, ia berharap bisa terus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat di Jawa Timur.

“Harapannya adalah seluruh layanan di Jatim sudah mengacu pada Reformasi Birokrasi Tematik dan Transformasi Digitalnya. Sehingga semua layanan bisa berjalan sistemik dan digital,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqin, mendukung arahan Pj Gubernur Jatim. Ia mengatakan bahwa kesiapan seluruh jajaran di birokrasi pemerintahan menjadi kunci akan suksesnya penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman.

“Kesiapan dari panjenengan semua jadi kunci bagi hasil penilaian. Selain itu persiapan yang matang seperti Bimtek siang hari ini bisa jadi satu upaya untuk penyempurnaan nilai saat penilaian,” ungkapnya.

“Dengan begitu, harapannya target peningkatan nilai menjadi Zona Hijau biaa tercapai,” pungkasnya.

Pj. Gubernur Adhy Targetkan Seluruh Kab/Kota Jatim Raih Penilaian Tertinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman
RSUD dr. SOEDONO TIDAK TAKUT DIKOMPLAIN,PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERSAMA TIM PENILAI NASIONAL (TPN) KEMENPAN-RB

RSUD dr. SOEDONO TIDAK TAKUT DIKOMPLAIN,PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERSAMA TIM PENILAI NASIONAL (TPN) KEMENPAN-RB

Dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur terus berbenah dan melakukan berbagai upaya dalam menjaga integritas seluruh civitas hospitalia dan stakeholder. Penguatan komitmen yang terus dibangun di setiap masa kepemimpinan Direktur sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini mendapatkan perhatian dari Tim Penilai Nasional Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pada Tanggal 28 – 29 Agustus 2023 bertempat di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jawa Timur, dilaksanakan Penilaian Pembangunan Zona Integritas bersama Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB, yang dipersiapkan dengan baik oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur selaku salah satu Tim Penilai Internal Provinsi (TPI) Jawa Timur. RSUD dr. Soedono, menjadi salah satu Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berkesempatan untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan TPN secara daring. Penilaian ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas dokumen yang telah dikirim Unit Kerja dalam proses Pembangunan Zona Integritas di wilayahnya

Berada pada urutan kedua sebagai peserta yang akan dinilai, menjadikan Pimpinan beserta Tim Zona Integritas RSUD dr. Soedono memiliki keuntungan tersendiri untuk dapat berkoordinasi lebih baik dalam dalam teknis penilaian. Proses penilaian RSUD dr. Soedono yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB berjalan sangat baik, bahkan terasa seperti diskusi. Hal ini dikarenakan TPN sangat komunikatif dalam memberikan pertanyaan dan masukan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di RSUD dr. Soedono.

Pertanyaan terus bergulir dari seluruh Area Perubahan, dan yang menarik perhatian TPN adalah proses pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang memiliki effort luar biasa dalam berkomunikasi dengan pelanggan.

 “Kami tidak pernah takut dikomplain, meskipun tren keluhan terlihat menurun, namun semua keluhan kami tindaklanjuti demi perbaikan layanan”, jelas dr. Tauhid Islamy, Direktur RSUD dr. Soedono pada saat ditanya bagaimana RSUD dr. Soedono merespon pengaduan masyarakat.  Selain itu, Kepala Instalasi Humas Pemasaran dan Promosi Hesehatan (IHPPK) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengelola pengaduan menyampaikan bahwa pengadauan masyarakat saat ini paling banyak dari Google Review, dimana media ini sulit untuk berkomunikasi dua arah dengan pelanggan. Sehingga perlu trik khusus agar dapat menelusur pelanggan untuk dapat mengetahui permasalahannya. “Kami (IHPPK) bahkan menjadi stalker pelanggan yang komplain melalui google review, untuk mencari akun media sosialnya, sehingga dapat kami DM (Direct Message) demi bisa berkomunikasi”, jelas Ayu, Kepala IHPPK.

Upaya-upaya ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan pelanggan RSUD dr. Soedono, dengan dibuktikan nilai yang tertinggi untuk indikator Survei Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2023, adalah Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. RSUD dr. Soedono yakin masukan masyarakat melalui pengaduan, merupakan jalan untuk terus berbenah dan berinovasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan meneguhkan komitmen terhadap integritas RSUD dr. Soedono.

Kegiatan penilaian ini masih akan berlanjut dengan tahapan berikutnya sesuai timeline yang telah disusun oleh Kemenpan RB. Dan RSUD dr. Soedono, berkesempatan untuk dikunjungi secara langsung oleh tim TPN pada tanggal 13 Oktober 2023. Semoga dengan adanya apresiasi dan perhatian dari TPI Prov.Jatim dan TPN Kemenpan RB, menjadi semangat tersendiri bagi RSUD dr. Soedono dalam menjaga komitmen Pembangunan Zona Integritas ini.

Daftar Online Rawat JalanInformasi BedTelemedicineRujukan OnlineThalasemia dan HemofiliaVirtualTour RSSM