Rumah Sakit Pilihan Utama Seluruh Lapisan Masyarakat

rsu_soedonomdn@jatimprov.go.id

Email

(0351) 464325, 464326

Telepon

Jl. Dr.Soetomo No.59

Kota Madiun

Author: Humas RSSMsew

Komitmen Nyata RSUD dr. Soedono dalam Melindungi Anak Indonesia dalam Peringatan Hari Anak Nasional

Komitmen Nyata RSUD dr. Soedono dalam Melindungi Anak Indonesia dalam Peringatan Hari Anak Nasional

Madiun, 25 Juli 2024 RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur mengadakan peringatan Hari Anak Nasional Dengan tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. Kegiatan tersebut terdiri dari Edukasi Kesehatan, Pembagian balon kepada pasien anak, Bakti sosial untuk balita yang terdampak Stunting, Serta Dialog interaktif Bersama Psikolog Klinis. Rangkaian kegiatan ini dilaksakan selama bulan juli 2024.

Penyuluhan Kesehatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 juli 2024 dengan narasumber dr. Iin Fatimah, Sp.A yang dilaksanakan di Ruang Tunggu Rawat Jalan Lantai 2 RSUD dr. Soedono. Dengan mengusung topik digital parenting yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orangtua tentang peran pengawasan dan pembimbingan anak dalam penggunaan teknologi digital. berbagai tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi anak-anak dalam dunia digital, serta strategi yang dapat dilakukan oleh orangtua untuk melindungi dan mengarahkan anak-anak mereka dalam menggunakan gadget dan internet.

“Dalam era digital seperti sekarang ini, anak-anak kita sangat terpapar dengan berbagai informasi dan interaksi online. Sebagai orangtua, kita perlu lebih aktif terlibat dalam kehidupan digital anak-anak kita untuk memastikan mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan aman,” ujar dr. Iin Fatimah dalam penyuluhan tersebut.

Orangtua yang hadir dalam acara ini sangat antusias dalam mendengarkan penyuluhan dari dr. Iin Fatimah. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan terkait pengawasan anak di media sosial, pengelolaan waktu screen time, serta tanda-tanda adiksi digital pada anak-anak mereka. dr. Iin Fatimah dengan sabar memberikan tips dan strategi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung pola pengasuhan digital yang sehat.

Tidak hanya itu, di IRNA Melati dan Klinik Anak, suasana keceriaan semakin terasa dengan kehadiran Wakil Direktur Penunjang dan Diklit, dr. Abdul Rohim, Sp.A, dr. Iin Fatimah, Sp.A., dan dr. Melati Arum Satiti, Sp.A., M.Sc sebagai penyemangat bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit.

Acara pembagian mainan dan balon kepada anak-anak menjadi salah satu highlight dari perayaan Hari Anak Nasional di RSUD dr. Soedono. Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para orangtua dan keluarga pasien. Mereka merasa terbantu dengan adanya acara seperti ini, yang tidak hanya menambah semangat anak-anak, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada keluarga.

Rabu, 24 Juli 2024 diadakan bakti sosial di Ngawi yang melibatkan berbgai stakeholder. Dalam bakti sosial tersebut, Tim  Bakti Sosial RSUD dr. Soedono menyampaikan penyuluhan tentang stunting, pemeriksaan kesehatan dan pemberian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.  Ini adalah bagian dari upaya RSUD dr. Soedono untuk lebih merangkul masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan, terutama kesehatan anak di daerah sekitar.

Kamis, 25 Juli 2024, RSUD dr. Soedono juga menggelar Live Instagram dengan seorang psikolog klinik. Topik yang akan dibahas adalah “Digital Parenting bagi Generasi Alfa”, mengingat pentingnya pendekatan yang tepat dalam menghadapi tantangan baru dalam dunia digital bagi orang tua masa kini.

Dengan serangkaian kegiatan yang beragam ini, RSUD dr. Soedono Madiun tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan anak-anak, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperingati Hari Anak Nasional secara bermakna. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan inspirasi bagi semua pihak yang terlibat, khususnya bagi anak-anak yang merupakan harapan bangsa.

Penurunan Tertinggi Nasional, Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit

SURABAYA, 2 JULI 2024 – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Jawa Timur berhasil mencatatkan sejarah dimana angka kemiskinannya mencapai satu digit yakni 9,79 persen.

Atas capaian ini, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku bersyukur dan berterimakasih atas kerja keras dan sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, Desa/Kelurahan dan seluruh stakeholder.

“Alhamdulillah akhirnya angka kemiskinan Jatim tembus satu digit. Angka ini resmi kita dapatkan setelah BPS merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen. Terimakasih atas kerja keras seluruh pihak,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Selasa (2/7).

Adhy melanjutkan, angka kemiskinan periode Maret 2024 ini turun sebesar 0,56 persen poin dari periode sebelumnya Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen. Ia menyebut, penurunan angka kemiskinan ini menjadi penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional.

Lebih lanjut, penurunan angka kemiskinan Jawa Timur pada periode ini setara dengan penurunan sebanyak 206.120 jiwa. Dan menjadikan Jawa Timur berkontribusi sebesar 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional.

“Ini menjadi penurunan tertinggi nasional, dan berkontribusi 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional,” kata Adhy.

Lebih lanjut dijelaskan, Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021. Kemudian turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023. Dan Maret 2024 turun signifikan menjadi 9,79 persen.

Adhy menuturkan Jawa Timur juga menjadi provinsi yang tertinggi menurunkan angka kemiskinan se-Pulau Jawa. Diketahui Jawa Tengah menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,30 persen poin dari 10,77 persen pada periode Maret 2023 menjadi 10,47 persen di tahun ini.

Sedangkan angka kemiskinan Jawa Barat turun 0,16 persen poin dari periode Maret 2023 sebesar 7,62 persen menjadi 7,46 di Maret 2024 ini. Hal ini pun patut disyukuri karena beberapa program yang dijalankan Pemprov Jatim berhasil membuat angka kemiskinan turun secara signifikan.

“Angka kemiskinan yang turun signikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” katanya.

“Ke depan kami optimis angka kemiskinan Jatim tidak hanya turun satu digit tetapi mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,” imbuhnya.

Pj. Gubernur Adhy juga mengungkapkan, capaian penurunan angka kemiskinan di Jatim ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya.

Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

“Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ungkapnya.

Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).

Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

“Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year on year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara year on year,” tuturnya.

Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.

“Angka kemiskinan yang menurun menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik secara ekonomi makro maupun intervensi program dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi Jatim di atas 5 persen pada tahun 2024,” jelasnya.

Adhy menambahkan target menurunkan angka kemiskinan berdasarkan patokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kemiskinan Jatim 2025 sebesar 9,4 – 8,9 persen. Menurutnya, hal itu bisa terwujud karena program masih harus diselesaikan hingga Desember 2024.

“Tahun 2025 memulai dengan program yang baru namun desainnya sudah mulai terlihat. Kita optimis mampu meraih target kemiskinan RPJPD di tahun 2025 di rentang 9,4% – 8,9%, karena pergerakan kita semakin bagus,” pungkasnya

Penurunan Tertinggi Nasional, Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit
Pj. Gubernur Adhy Targetkan Seluruh Kab/Kota Jatim Raih Penilaian Tertinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman

Pj. Gubernur Adhy Targetkan Seluruh Kab/Kota Jatim Raih Penilaian Tertinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman

SURABAYA, 19 JUNI 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjadi keynote speaker pada acara Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Jatim yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (19/6).

Di hadapan seluruh peserta sosialisasi yang berasal dari 38 Kab/Kota se-Jatim, Pj Gubernur Adhy mengatakan bahwa target Pemprov Jatim dalam penilaian Ombudsman tahun 2024 adalah seluruh 39 Lokus di Jawa Timur (1 Pemprov dan 38 Pemkab/Pemkot) bisa masuk pada Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi.

“Alhamdulillah, penilaian kualitas layanan publik di Jawa Timur sendiri tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari Zona Kuning menjadi Zona Hijau. Targetnya, tahun ini adalah tidak ada zona warna kuning. Untuk Zona hijaunya pun tidak hanya hijau yang sedang, harus yang tertinggi,” ungkap Adhy.

Berdasarkan penilaian Ombudsman tahun 2021 Pemprov Jatim masuk zona kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang. Tahun 2022, masuk zona hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, dan tahun 2023 masuk zona hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi dengan 36 Lokus. Begitu juga untuk pelayanan publik di Kab/Kota se-Jatim.

Terdapat 21 dari 38 Kab/Kota atau sebesar 55% telah masuk pada zona hijau Kategori A dengan Opini kualitas tertinggi. Sedangkan 15 Kabupaten/kota atau sebesar 40% masuk zona Hijau kategori B dengan opini kualitas Tinggi dan sisanya terdapat dua kabupaten (5%) berada pada zona kuning Kategori C dengan opini Kualitas sedang.

“Bagi wilayah yang masih berada di Zona Kuning dengan opini kualitas sedang, harapannya bisa kita dorong, baik dari Provinsi maupun Kab/Kota yang ada di sekitarnya. Sehingga seluruh wilayah Jatim bisa masuk pada Zona Hijau dengan nilai tertinggi,” tuturnya.

Guna mencapai target tersebut, Pj. Gubernur Adhy menegaskan pentingnya melakukan pelayanan publik yang baik dengan berorientasi sepenuhnya pada kepuasan masyarakat. Dengan mengacu pada regulasi dimana juga sesuai standar operasional yang semakin tinggi, ia berpesan agar pelayanan terbaik bagi masyarakat bisa menjadi prioritas di seluruh sektor layanan masyarakat di Jawa Timur.

“Yang terpenting bagi setiap bidang di setiap dinas tugasnya adalah memberikan yang terbaik yang tujuannya kepuasan masyarakat. Jika melakukan ini, maka tidak perlu takut dan terbebani dengan banyaknya penilaian baik dari Ombudsman, Menpan hingga Bappenas RI,” ucap Pj Gubernur Adhy.

“Dengan mindset itu, secara otomastis orientasi kita bukan penilaian, tetapi sebesar-besarnya adalah untuk layanan masyarakat yang sesunggunya,” imbuhnya.

Adhy juga secara khusus menyebut bahwa salah satu kunci kesuksesan Jatim adalah melalui keberadaan Aplikasi Sukma-E Jatim untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan secara periodik. Hasilnya, Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim tahun 2023 mencapai 86,8. Sedangkan, per 18 Juni 2024, nilai IKM Jatim telah mencapai 87,5. Melalui data tersebut, ia berharap bisa terus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat di Jawa Timur.

“Harapannya adalah seluruh layanan di Jatim sudah mengacu pada Reformasi Birokrasi Tematik dan Transformasi Digitalnya. Sehingga semua layanan bisa berjalan sistemik dan digital,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqin, mendukung arahan Pj Gubernur Jatim. Ia mengatakan bahwa kesiapan seluruh jajaran di birokrasi pemerintahan menjadi kunci akan suksesnya penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman.

“Kesiapan dari panjenengan semua jadi kunci bagi hasil penilaian. Selain itu persiapan yang matang seperti Bimtek siang hari ini bisa jadi satu upaya untuk penyempurnaan nilai saat penilaian,” ungkapnya.

“Dengan begitu, harapannya target peningkatan nilai menjadi Zona Hijau biaa tercapai,” pungkasnya.

Pj. Gubernur Adhy Dukung Penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jatim

Surabaya, 30 Mei 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diinisiasi DPRD Jatim.

Menurutnya, Raperda KTR ini menjawab kebutuhan Provinsi Jatim terhadap regulasi yang mengatur mengenai KTR, sekaligus sebagai amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

“Raperda Kawasan Tanpa Rokok ini diharapkan nantinya menjadi Peraturan Daerah yang mampu menjadi instrumen hukum dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur,” kata Adhy, saat memberikan pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda Provinsi Jawa Timur tentang KTR di Gedung DPRD Jatim Surabaya, Kamis (30/5).

Tak hanya itu, Adhy juga menyampaikan bahwa pembentukan Perda tentang KTR merupakan keniscayaan yang harus segera diselesaikan, sehingga menjadi acuan penerapan regulasi dalam pelaksanaan di lapangan.

“Data BPS maupun survey beberapa tahun terakhir, menunjukkan jumlah perokok yang semakin bertambah dengan usia perokok yang semakin muda. Sehingga ‘Kawasan Tanpa Rokok’ ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, parlemen dan pemerintah, untuk melindungi generasi kita ke depannya,” tegas Adhy.

Merujuk pada ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 terdapat beberapa tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang ditetapkan.

Oleh karenanya, kata Adhy, pihaknya akan memberikan fasilitasi dalam menunjang segala keperluan yang dibutuhkan, agar pemberlakuan KTR di lapangan bisa berjalan dengan maksimal.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu hadir guna memfasilitasi apa yang diperlukan dalam rangka kawasan tanpa rokok dimaksud, berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy juga memberikan pendapat, saran dan masukan terkait penyempurnaan Raperda KTR ini, sehingga kedepannya muatan materi Perda KTR tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Kami mendukung Raperda ini agar dilanjutkan pembahasannya, perlu juga agar ditambahkan terkait kewajiban penyelenggara atau penanggung jawab di tempat-tempat yang menjadi KTR, supaya melakukan pengawasan internal,” Saran Adhy

“Juga yang berkaitan dengan denda uang, agar dapatnya dikurangi, sehingga mampu dilaksanakan dalam penegakannnya,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga menyampaikan perlunya mempertimbangkan kembali urgensi pengaturan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana terkait pelanggaran yang dilakukan di lapangan. Mengingat akan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana pada tahun 2026 mendatang.

“Pembangunan hukum pidana saat ini diarahkan pada restorative justice dan prinsip ultimum remidium yang mengedepankan pemulihan pada keadaan semula, bukan lagi pemidanaan sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku,” jelasnya.

Diakhir, Pj. Gubernur Adhy berharap Raperda KTR ini mampu memenuhi harapan masyarakat dan mampu dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga menjadi Perda yang jelas, tegas dan bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi saat ini.

“Kami berharap bahwa pembahasan terhadap Raperda ini dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang ditentukan, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan karunia-Nya agar kita dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Pj. Gubernur Adhy Dukung Penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jatim
Buka Rakor P3DN, Pj. Gubernur Adhy Targetkan Realisasi Belanja PDN Jatim Tembus 90 Persen di Tahun 2024

Buka Rakor P3DN, Pj. Gubernur Adhy Targetkan Realisasi Belanja PDN Jatim Tembus 90 Persen di Tahun 2024

Surabaya, 30 Mei 2024 Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono tegas menargetkan realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Pemprov Jatim di tahun 2024 harus tembus hingga 90 persen.

Hal ini ia sampaikan sekaligus sebagai penyemangat agar seluruh pihak terkait terus meningkatkan capaian belanja PDN tahun 2023 yang sudah tembus 80 persen. Pasalnya berdasarkan data bigbox LKPP selama tahun 2023 penggunaan PDN Jatim sudah cukup baik yaitu dalam pengadaan belanja sebesar Rp 6,5 Triliun terealisasi 80 persen.

“Bersama-sama kita optimis tahun ini capaian belanja PDN kita bisa meningkat dan mencapai 90 persen. Ini semua harus kita upayakan meski realisasi Belanja PDN kita di tahun 2023 sudah baik yaitu 80 persen,” ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (30/5).

Belanja PDN Jatim sebesar 80 persen di tahun 2023, terealisasi dari belanja 7.906 produk bersertifikat TKDN yang berasal dari 845 perusahaan industri di Provinsi Jawa Timur. Dan yang membanggakan capaian ini merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

“Kami berkeyakinan realisasi PDN di lingkungan perangkat daerah Jatim tahun ini bisa diatas 80 persen dan naik peringkat jika bisa peringkat satu nasional,” ujarnya.

Pj Adhy menyebut, pemenuhan P3DN di Jatim sampai bulan ini sudah diatas 30 persen. Bahkan tahun lalu tercapai 53 persen sedangkan standart penerapannya di tingkat nasional sebesar 40 persen. Artinya, ia semakin optimis tahun ini bisa mencapai 90 persen lebih.

Tak hanya itu, untuk memaksimalkan belanja PDN, Pj. Gubernur minta kepada seluruh jajaran PD di Pemprov Jatim secara teknis agar mengimput di sistem pengadaan. Artinya jika seluruh proses tercatat atau tertracking pembelanjaan PDN bisa terpantau penyerapannya.

Pj. Gubernur menegaskan, bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa yang ada di Jatim harus memprioritaskan PDN yang muaranya akan mendukung Gerakan Bangga Indonesia.

Pihaknya mengakui bahwa tidak seluruhnya pengadaan barang dan jasa bisa menggunakan produk dalam negeri dalam E Katalog. Terutama alat teknologi dengan sertifikasi tinggi internasional seperti contoh alat kesehatan dan alat kedokteran, medis hingga Alat Laboratorium.

“Kami memahami tidak semua Alkes ataupun alat kedokteran tidak ada di e katalog. Namun, kami berkomitmen produk lain bisa menggunakan PDN sehingga meningkatkan Bangga Buatan Indonesia,” tegasnya.

Secara khusus, Pj. Gubernur minta kepada seluruh Ka. OPD yang hadir untuk melakukan percepatan penyaluran hibah maupun bansos yang dinantikan oleh masyarakat.

Penyaluran bansos dan hibah tersebut menurutnya, akan mempercepat penyerapan pengadaan barang dan jasa khususnya PDN.

“Lakukan percepatan hibah maupun bansos karena masyarakat sudah membutuhkan. Kalau realisasi dipercepat maka pengadaan barang barang dan jasa PDN bisa terserap dan angkanya akan naik,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Kadisperindag Prov. Jatim Iwan mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Kinerja Tim P3DN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/815/KPTS/013/2023.

Dimana Tim P3DN Provinsi Jawa Timur bertugas untuk melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov Jatim serta melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Jawa Timur.

Dijelaskannya, pada Tahun 2023 lalu, berdasarkan data bigbox LKPP tercatat adanya komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri sebanyak Rp. 6,5 Triliun.

Pada tahun ini, potensi belanja barang dan jasa sesuai dengan APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11,3 Triliun, di luar anggaran BUMD.

Dimana komitmen belanja PDN saat ini mencapai 45,9 persen atau sebesar 5,2 Triliun Rupiah. Untuk itu, realisasi belanja PDN Pemprov Jatim pada Tahun 2024 diharapkan dapat mencapai atau bahkan melebihi angka komitmen yang telah ditetapkan.

IRapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024 diselenggarakan dengan konsep One Stop Event meliputi Talkshow, Desk Businnes Matching, Pameran Produk Dalam Negeri dan Pojok Konsultasi.

Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan Komitmen seluruh instansi untuk membelanjakan anggarannya pada Produk Dalam Negeri, yang berkontribusi pada kemajuan sektor perindustrian serta mendorong perekonomian nasional.

“Besar harapan kami, pelaksanaan kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga belanja PDN Provinsi Jawa Timur dapat mencapai target dengan membeli produk industri yang sudah bersertifikat TKDN dan mengurangi pembelanjaan produk impor sampai dengan 5% dari total Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022,” tutupnya. (*)

Sejumlah Balita Menjalani Pemeriksaan Echocardiography Sebagai Upaya Deteksi Penyakit Jantung Bawaan Pada Anak.

Tenaga kesehatan (nakes) di Kota Madiun belum paham deteksi sekaligus penanganan gejala penyakit jantung bawaan (PJB) pada anak. Padahal penderitanya cukup tinggi. Di sisi lain, tenaga ahli dan sarana-prasarana (sarpras) medis yang ada di rumah sakit di Kota Madiun terbatas.
‘’Di RSUD dr Soedono Madiun kurang lebih ada 700–1.000 kelahiran bayi, maka akan ada delapan sampai sepuluh anak menderita penyakit jantung bawaan,’’ ungkap dr. Taufiq Hidayat, SpA(K) Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat dalam rangka pelatihan dini penyakit jantung bawaan pada anak di RSUD dr Soedono Madiun kemarin (23/5).
Lebih lanjut, dr. Taufiq mengungkapkan dari jumlah kelahiran anak tersebut sekitar 25 persen di antaranya berpotensi memiliki risiko mengidap penyakit jantung bawaan kritis yang mengancam nyawa mulai dari baru lahir hingga satu tahun awal kelahiran.

Kondisi itu diperparah dengan minimnya deteksi dini penyakit jantung bawaan. PJB kritis ini berpotensi meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada bayi dan anak. ‘’Pelatihan kepada tenaga medis perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan kritis termasuk tatalaksana serta pengobatannya,’’ ujar dokter spesialis anak konsultan jantung itu.
Menurut dr. Taufiq, penyakit jantung bawaan kritis dapat didiagnosis dengan metode pemeriksaan echocardiography. Namun, pemeriksaan tersebut memerlukan keahlian khusus. Dan, belum ada nakes di Kota Madiun yang memiliki kompetensi tersebut.
‘’Ada metode pemeriksaan yang lebih sederhana. Salah satunya dengan pulse oximetry untuk mengukur saturasi oksigen pada tangan kanan dan kaki bayi. Ini bisa membantu diagnosis PJB kritis secara dini ,’’ ungkapnya.

Namun demikian, dr. Taufiq mengaku bahwa nakes yang mengetahui penggunaan metode pulse oximetry tersebut juga terbatas. Sehingga, diperlukan pelatihan bagi para nakes.
‘’Keberhasilan tatalaksana penyakit jantung bawaan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan diagnosis. Nah, nakes yang sudah terlatih (menggunakan pulse oximetry) diharapkan dapat menjadi garda terdepan mendeteksi tingginya kasus penyakit jantung bawaan,’’ harapnya.
Dr. Taufiq sempat mensimulasikan pemeriksaan pasien anak rentang usia 0–18 tahun dengan diagnosis atau kecurigaan penyakit jantung bawaan oleh dokter spesialis anak di Kota Madiun kemarin.
Satu per satu anak diminta menjalani pemeriksaan echocardiography yang dilakukan dokter spesialis anak konsultan jantung anak dari RSUD dr Soetomo Surabaya. ‘’Skrining pulse oximetry dan echocardiography. Seluruh pasien anak yang terdiagnosis penyakit jantung bawaan,’’ ujarnya.
Dia mengungkapkan, RSUD dr Soedono Madiun bukan satu-satunya rumah sakit yang menjadi rujukan pengabdian masyarakat serta pelatihan nakes. Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan di beberapa rumah sakit yang ada di Jatim.
Namun demikian, kata dr. Taufiq, dipilihnya RSUD dr Soedono Madiun karena linier dengan program promosi dokter spesialis anak yang bisa sekolah konsultan jantung di Surabaya. Di samping itu, peralatan di rumah sakit milik pemprov tersebut juga dianggap cukup lengkap. ‘’Insha Allah sudah siap (peralatannya) dan bisa dipakai jika dokter spesialis anak yang bersekolah konsultan jantung sudah selesai,’’ jelasnya

Sejumlah Balita Menjalani Pemeriksaan Echocardiography Sebagai Upaya Deteksi Penyakit Jantung Bawaan Pada Anak.
Pimpin Upacara Harkitnas 2024, Plh. Gubernur Jatim Bobby Ajak Generasi Muda Kuasai Teknologi Untuk Songsong Indonesia Emas 2045

Pimpin Upacara Harkitnas 2024, Plh. Gubernur Jatim Bobby Ajak Generasi Muda Kuasai Teknologi Untuk Songsong Indonesia Emas 2045

Surabaya, 20 Mei 2024 – Plh. Gubernur Jatim Bobby Soemiarsono menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116 di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (20/5/2024).

Dalam sambutannya, Bobby mengajak generasi muda menguasai teknologi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pasalnya, kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan sehari-hari dan menjadi peradaban saat ini. Perkembangan inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner.

“Yang menguasai teknologi, maka akan menguasai peradaban. Penguasaan teknologi merupakan keniscayaan bagi kita. Untuk itu generasi muda Indonesia harus tampil sebagai penguasa teknologi, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bobby sapaan akrabnya mengatakan teknologi terus tumbuh dengan kecepatan pesat.

“Tak terbayangkan dalam tiga dekade yang lalu, kekuatan teknologi akan seperti hari ini, dimana semua seperti mendekat, terpampang didepan mata dan jarak sudah tidak lagi relevan,” katanya.

Seperti diketahui bersama, adopsi teknologi digital menjadi salah satu penopang dalam pertumbuhan suatu bangsa, baik dalam aspek bisnis, sosial dan ekonomi.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5 persen dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga USD 1 triliun pada tahun 2030.

Oleh karena itu, Bobby berharap potensi ini mendukung percepatan transformasi digital sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap.

“Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7 persen untuk dapatnya mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045,” harapnya.

Bobby mengatakan, Indonesia memiliki potensi kekuatan yang siap merambah dunia dengan bonus demografinya, dimana 60 persen penduduk Indonesia dalam dua dekade menjadi tenaga usia produktif.

Bahkan berpeluang menjadi negara maju dalam 10-15 tahun kedepan dengan memaksimalkan bonus demografi. Oleh karena itu bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan baik dan bijaksana.

“Kita berada pada fase kedua kebangkitan, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang dicanangkan para pendiri bangsa. Hal ini selaras dengan tema Kebangkitan kedua menuju Indonesia Emas,” katanya

“Momen ini mesti ditangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa, seluruh potensi sumberdaya alam kita, bonus demografi kita dan potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya

STUDI BANDING PEMKOT MADIUN TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pelayanan publik yang berkualitas dan unggul merupakan salah satu hal utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah mengambil langkah salah satunya dengan implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Zona Integritas merupakan konsep yang betujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di berbagai sektor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN&RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Publik Pemerintah merupakan layanan publik yang harus menerapkan konsep Zona Integritas (ZI). Untuk itu, Pemerintah Kota Madiun menjalin kerjasama dengan RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan studi banding terkait implementasi Pembangunan Zona Integritas. Alasan Pemerintah Kota Madiun menggandeng RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur, karena tahun 2023 RSUD dr. Soedono ditetapkan oleh Kemenpan & RB sebagai “Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”.

Kegiatan studi banding yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 bertempatan di Gedung Gardjito RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur. Kegiatan diawali dengan sambutanperwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Drs. Gaguk Haryono selaku Inspektur di Inspektorat Pemkot Madiun. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan yang luar biasa dan kesempatan yang diberikan RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur untuk bisa belajar dan sharing mengenai pembangunan Zona Integritas, yang mungkin akan diadop oleh 5 Unit Kerja di Pemkot Madiun. Selain itu Direktur RSUD dr. Soedono dr. Tauhid Islamy, SpOG, Subsp.K-Fm juga memberikan sambutan, beliau menyampaikan “Saya ucapkan selamat datang kepada Pemerintah Kota Madiun, kami sangat senang karena bapak ibu semua mempercayakan kami untuk melakukan kegiatan studi bading ini, saya berharap ada banyak hal yang dapat kita pelajari sehingga kita dapat sama-sama meningkatkan layanan publik dan mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”.

Memasuki acara inti, dr. Tauhid Islamy menyampaikan beberapa poin penting seperti kedudukan RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit yang mengampu daerah Jawa Timur di bagian barat. Untuk itu, pengampu yang baik memerlukan branding maupun sistem layanan yang baik salah satunya melalui Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu 4 tahun dimana dalam pembangunan Zona Integritas ini Kerjasama seluruh stakeholder, manajemen yang baik dan ketekunan dari seluruh staf rumah sakit menjadi pondasi yang utama.

Dari kegiatan studi banding ini, diharapkan dapat terjadi transfer pengetahuan dan praktik terbaik, dengan mengadopsi praktik terbaik dari RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Madiun juga berharap diskusi ini dapat berlanjut dengan pendampingan secara langsung kepada 5 Unit Kerja yang akan diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK. Sehingga impelemntasi Pembangunan ZI dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat di wilayah Kota Madiun dan kolaborasi antara RSUD dr. Soedono dengan Pemerintah Kota Madiun dapat mewujudkan sinergi positif dalam upaya mencapai tujuan bersama.

STUDI BANDING PEMKOT MADIUN TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
SABET BEBERAPA GELAR PENGHARGAAN DALAM ACARA SAPA ASN

SABET BEBERAPA GELAR PENGHARGAAN DALAM ACARA SAPA ASN

RSUD dr. Soedono  Provinsi Jawa Timur ikut serta dalam acara SAPA ASN di Wilayah Kerja Bakorwil 1 Madiun yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (19/09/2023). Dalam acara tersebut, Gubernur berpesan agar para ASN menjadi pekerja yang tangguh, “Saya ingin mengajak kita semua, jangan berpikir saya satu tahun atau dua tahun lagi pensiun karena ini merupakan pengabdian kita semua. Akan ada titik – titik yang menjadi jariyah kita. Saya ingin memastikan kita semua menjadi ASN sesuai dengan survey Menpan RB yaitu kita tetap ingin memberikan perbaikan pelayanan kepada Masyarakat”.

Harapan gubernur tersebut sesuai dengan motto pelayanan RSUD dr. Soedono kepuasanmu adalah senyumku, yang selalu menjadi pemacu insan hospitalia RSUD dr. Soedono untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan. Upaya ini diapresiasi oleh gubernur dengan pemberian penghargaan kepada aparatur sipil berprestasi yang ada di wilayah kerja Bakorwil Madiun.  RSUD dr. Soedono mendapatkan 3 penghargaan yaitu Juara 2 oral presentation symposium emergencyfor every doctor between Indonesia society yang diterima oleh dr. Mirza Koeshardiandi, Sp.An. F IPM. F IPP, nominasi oral presentation tingkat internasional nutricom Malaysia yang diterima oleh dr. Rakhmad Ramadhan, SpPD dan juara 1 tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi yang diterima oleh Edy Purwanto, S.Kep., Ns

RSUD dr. Soedono juga mendapatkan penghargaan atas kontribusi terbanyak untuk Bank Jatim yang diterima langsung oleh dr. Tauhid Islamy, Sp.OG., Subs K-Fm selaku direktur. Menurut dr. Tauhid Islamy momen ini merupakan sebuah berkah luar biasa, kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan komepetensi RSUD dr. Soedono serta sebagai cambuk semangat agar civitas hospitalia lain dapat berprestasi. “Penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan awal bagi generasi-generasi muda civitas hospitalia lain untuk dapat terus mengembangkan diri demi pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat. Semangat berprestasi harus ditularkan untuk tumbuhnya inovasi-inovasi layanan agar harapan dari pimpinan yaitu ibu gubernur dan bapak presiden dapat terwujud, khususnya dalam ranah kesehatan”, imbuhnya.

Dalam acara tersebut, RSUD dr. Soedono berkesempatan untuk membuka booth pelayanan yang terdiri dari pemeriksaan tanda tanda vital, gula darah acak, kadar kolesterol dan body mass index. Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, acara tersebut juga menjadi ajang memperkenalkan layanan unggulan yang ada di RSUD dr. Soedono diantaranya pain intervention, bedah vaskuler, layanan stroke paripurna, intensive care, bedah minimal invasive, diagnosyik medik, estetika medis dan layanan infertilitas.

RSUD dr. SOEDONO TIDAK TAKUT DIKOMPLAIN,PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERSAMA TIM PENILAI NASIONAL (TPN) KEMENPAN-RB

Dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur terus berbenah dan melakukan berbagai upaya dalam menjaga integritas seluruh civitas hospitalia dan stakeholder. Penguatan komitmen yang terus dibangun di setiap masa kepemimpinan Direktur sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini mendapatkan perhatian dari Tim Penilai Nasional Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pada Tanggal 28 – 29 Agustus 2023 bertempat di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jawa Timur, dilaksanakan Penilaian Pembangunan Zona Integritas bersama Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB, yang dipersiapkan dengan baik oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur selaku salah satu Tim Penilai Internal Provinsi (TPI) Jawa Timur. RSUD dr. Soedono, menjadi salah satu Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berkesempatan untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan TPN secara daring. Penilaian ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas dokumen yang telah dikirim Unit Kerja dalam proses Pembangunan Zona Integritas di wilayahnya

Berada pada urutan kedua sebagai peserta yang akan dinilai, menjadikan Pimpinan beserta Tim Zona Integritas RSUD dr. Soedono memiliki keuntungan tersendiri untuk dapat berkoordinasi lebih baik dalam dalam teknis penilaian. Proses penilaian RSUD dr. Soedono yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB berjalan sangat baik, bahkan terasa seperti diskusi. Hal ini dikarenakan TPN sangat komunikatif dalam memberikan pertanyaan dan masukan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di RSUD dr. Soedono.

Pertanyaan terus bergulir dari seluruh Area Perubahan, dan yang menarik perhatian TPN adalah proses pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang memiliki effort luar biasa dalam berkomunikasi dengan pelanggan.

 “Kami tidak pernah takut dikomplain, meskipun tren keluhan terlihat menurun, namun semua keluhan kami tindaklanjuti demi perbaikan layanan”, jelas dr. Tauhid Islamy, Direktur RSUD dr. Soedono pada saat ditanya bagaimana RSUD dr. Soedono merespon pengaduan masyarakat.  Selain itu, Kepala Instalasi Humas Pemasaran dan Promosi Hesehatan (IHPPK) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengelola pengaduan menyampaikan bahwa pengadauan masyarakat saat ini paling banyak dari Google Review, dimana media ini sulit untuk berkomunikasi dua arah dengan pelanggan. Sehingga perlu trik khusus agar dapat menelusur pelanggan untuk dapat mengetahui permasalahannya. “Kami (IHPPK) bahkan menjadi stalker pelanggan yang komplain melalui google review, untuk mencari akun media sosialnya, sehingga dapat kami DM (Direct Message) demi bisa berkomunikasi”, jelas Ayu, Kepala IHPPK.

Upaya-upaya ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan pelanggan RSUD dr. Soedono, dengan dibuktikan nilai yang tertinggi untuk indikator Survei Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2023, adalah Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. RSUD dr. Soedono yakin masukan masyarakat melalui pengaduan, merupakan jalan untuk terus berbenah dan berinovasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan meneguhkan komitmen terhadap integritas RSUD dr. Soedono.

Kegiatan penilaian ini masih akan berlanjut dengan tahapan berikutnya sesuai timeline yang telah disusun oleh Kemenpan RB. Dan RSUD dr. Soedono, berkesempatan untuk dikunjungi secara langsung oleh tim TPN pada tanggal 13 Oktober 2023. Semoga dengan adanya apresiasi dan perhatian dari TPI Prov.Jatim dan TPN Kemenpan RB, menjadi semangat tersendiri bagi RSUD dr. Soedono dalam menjaga komitmen Pembangunan Zona Integritas ini.

RSUD dr. SOEDONO TIDAK TAKUT DIKOMPLAIN,PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERSAMA TIM PENILAI NASIONAL (TPN) KEMENPAN-RB
Daftar Online Rawat JalanInformasi BedTelemedicineRujukan OnlineThalasemia dan HemofiliaVirtualTour RSSM